Perempuan dan Kebhinekaan

Oleh: Betti Alisjahbana

Merespon 30 % quota perempuan untuk caleg, Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir tidak setuju dan menyatakan , "Saya takut perempuan terlena dengan sistem kuota. Mereka enggak mandiri kan jadinya kalau minta-minta jatah." (Kompas).

Saya termasuk yang setuju langkah affirmative action yang bisa mendorong kesetaraan gender ini. Sampai sekarang, hambatan struktural, ekonomi dan budaya masih menjadi hal nyata yang akhirnya menempatkan perempuan pada posisi tidak setara dengan laki-laki. Akibatnya, perempuan tidak dapat berkompetisi dalam bidang ekonomi dan politik secara seimbang. Representasi perempuan yang memadai di Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu indikator demokrasi partisipatoris yang diharapkan bisa mendorong keikut sertaan perempuan dalam perumusan kebijakan, terutama pada kebijakan yang langsung berdampak pada kehidupan mereka. Misalnya saja pada Deklarasi Beijing dinyatakan, partisipasi seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan yang secara akurat mereflesikan komposisi dalam masyarakat diperlukan untuk memperkuat demokrasi.

Kebinekaan Mendatangkan Hasil yang Lebih Baik

Terlepas dari masalah gender, kebhinekaan (diversity) dalam suatu tim memungkinkan para anggota nya untuk bertukar pikiran dalam perspektif yang berbeda- beda. Pertukaran pikiran ini membuat mereka lebih bijaksana , mempunyai wawasan yang lebih luas, lebih kreatif dan pada akhirnya membuat mereka lebih berhasil. Kebhinekaan mencakup gender, usia, agama, suku bangsa dll. Dalam organisasi bisnis, kebhinekaan ini perlu diupayakan dalam berbagai tingkatan, termasuk pada manajemen puncak.

Ketika saya ditunjuk menjadi CEO IBM Indonesia di tahun 2000, saya adalah CEO wanita pertama di IBM Indonesia dan di kawasan IBM Asia Pacifi. Sadar akan pentingnya kebhinekaan dalam jajaran kepemimpinan IBM di kawasan ASEAN dan Asia Selatan, saya diminta untuk memimpin Women Leadership Diversity Council yang bertujuan membantu para perempuan yang potensial untuk menampilkan potensi-potensi nya dan meraih posisi yang penting di dalam organisasi.

Tim kami melakukan berbagai inisiatif, diantaranya mempelajari apa yang menjadi penghambat kemajuan para perempuan potensial, lalu mengambil langkah-langkah dan kebijakan untuk mengatasinya. Beberapa program kami galakkan diantaranya mentoring, networking, meyakinkan bahwa di setiap posisi penting, dari 3 kandidat pengganti yang dipersiapkan paling tidak satu diantaranya adalah perempuan. Kandidat perempuan ini kami rangsang untuk mau menerima penugasan-penugasan yang menantang agar mereka siap untuk naik ke posisi yang lebih tinggi nantinya.

Pelatihan mengenai kebhinekaan pun kami berikan kepada semua manajer baik laki-laki maupun perempuan agar mereka siap memberikan ruang gerak bagi hadirnya kebhinekaan yang dicirikan dengan :

• Keterbukaan terhadap ide-ide baru

• Kemauan untuk mendengar

• Semangat untuk belajar hal-hal baru

• Semangat untuk berkembang

• Flexibilitas untuk melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan

Para manajer, yang tadinya dengan maksud melindungi, tidak memberikan penugasan-penugasan menantang yang banyak menuntut perjalanan ke luar kota dan ke luar negeri kepada pegawai perempuan pun kami ingatkan untuk tidak ambil asumsi sendiri, melainkan membiarkan para pegawai perempuan untuk menentukan sendiri apakah mereka mau dan ingin menerima penugasan-penugasan itu.

Langkah-langkah di atas memberikan hasil yang menggembirakan. Kini jajaran pimpinan di IBM di kawasan ASEAN dan Asia Selatan banyak di isi oleh perempuan. Mereka sangat berbakat dan sukses. Di Indonesia, ketika saya pertama kali di tunjuk menjadi Presiden Direktur, jajaran pimpinan langsung di bawah saya semuanya laki-laki. Ketika saya meninggalkan posisi itu di bulan Maret tahun ini, 4 dari 15 jajaran pimpinan tertinggi adalah perempuan.

Dari pengalaman di atas, kami semakin yakin bahwa perempuan seperti juga laki-laki mempunyai kemampuan untuk memimpin. Hanya saja, beberapa faktor seperti lingkungan sosial, budaya, adaptasi dalam keluarga, faktor organisasi seperti proses karir dan persepsi para perempuan itu sendiri telah menghalangi mereka untuk tampil menonjol dan bisa bersaing. Diperlukan usaha ektra untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut.

Perempuan, Tempat Mencari Bakat-bakat Baru

Meskipun angka penganguran tinggi, namun mencari sumber daya manusia trampil dan mempunyai sikap terpuji semakin lama semakin sulit. Tantangan yang sama juga ditemui dalam mencari pemimpin yang handal dan terpercaya. Padahal di era dimana kreatifitas dan inovasi merupakan kunci sukses, kemampuan organisasi untuk mendapatkan dan memupuk SDM dan pemimpin yang handal adalah faktor penentu. Dalam situasi dimana persaingan untuk mendapatkan SDM dan pemimpin yang handal semakin ketat, perempuan merupakan sumber SDM trampil dan pemimpin handal yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Untuk melihat kemampuan kepemimpinan perempuan kita bisa melihatnya dari kinerja Kabinet Indonesia Bersatu dimana 4 dari 34 menterinya perempuan. Dr. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan merangkap Menko Ekonomi, prestasinya sungguh luar biasa. Disamping piawai dalam menentukan kebijakan-kebijakan keuangan, Ia memimpin reformasi birokrasi di Departemen Keuangan dengan menempatkan Dirjen pilihan yang dianggap mampu melaksanakan reformasi birokrasi di Direktorat Pajak dan Direktorat Bea Cukai yang selama ini dikenal sangat subur sebagai tempat korupsi. Ia konsiten memimpin dan mendukung langkah-langkah pembersihan dan tidak gentar untuk berbeda pendapat dengan pejabat-pejabat negara lainnya.

Atas prestasinya itu Sri Mulyani masuk dalam jajaran 100 wanita paling berpengaruh di dunia versi majalah Forbes. Berada diperingkat ke 23, Sri Mulyani mengalahkan nama-nama beken lainnya seperti Hillary Rodham Clinton, Aung San Suu Kyi dan Operah Winfrey. Ia juga banyak menerima penghargaan internasional, di antaranya Leader of Rising Asia dari Singapore Institute of International Affair.

Tengok juga sepak terjang Menteri Kesehatan Dr. Siti Fadilah Supari dalam melawan dominasi WHO dan Barat. Ia melihat ketidak adilan ketika Negara yang terjangkit penyakit dipaksa mengirimkan virusnya ke WHO, namun bukannya dimanfaatkan untuk kesehatan seluruh dunia, virus itu malah digunakan oleh negara kaya untuk membuat komoditas dagang dalam bentuk vaksin yang dijual dengan harga mahal sehingga negara sumber nya tidak mampu untuk membeli vaksin tersebut. Tanpa gentar ia membuka praktek WHO dalam mengelola lalulintas virus dunia. Ia tetap pada pendiriannya, aturan pengiriman virus ke WHO yang tidak transparan harus dihapus.

Perjuangannya berhasil. Ia mampu memaksa WHO berubah. Ia berhasil menghancurkan lingkaran setan pervaksinan dunia. Kini aturan mainnya lebih adil, transparan dan setara. Atas prestasinya itu The Economist, 6 Agustus 2006 menulis : “For the sake of basic human interest, the Indonesian government declares that genomic data on bird flu viruses can be accessed by anyone. With those words, spoken on August 3rd (2006), Siti Fadilah Sapari started a revolution that could yet save the world from the ravages of pandemic disease. That is because Indonesia’s health minister has chosen a weapon that may prove more useful than todays best vaccines in tackling such emerging threats as avian flu: transparency.”

Sepintas quota 30 % caleg perempuan terlihat dipaksakan, tapi saya yakin undang-undang itu lahir atas dasar yang jlas bahwa perempuan punya kemampuan dan demokrasi akan berjalan lebih baik bila ada partisipasi yang seimbang antara perempuan dan laki-laki di dalamnya. Semoga para pimpinan partai bijak menyikapi amanat undang-undang ini dan melakukan kaderisasi dengan baik sehingga bisa memenuhi syarat 30% caleg perempuan dengan perempuan-perempuan handal yang memiliki integritas tinggi.

Salam hangat penuh semangat.
Betti Alisjahbana.

Tanya jawab topik ini bisa dilihat di www.qbheadlines.com, rubrik Career.