Memanfaatkan TIK Untuk Pembangunan Ekonomi

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) akan semakin penting peranannya dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Meskipun biaya yang dibutuhkan untuk membangun Infrastruktur Nasional TIK besar, tetapi kerugian bila tidak melakukannya akan jauh lebih besar lagi.

Kita perlu menentukan prioritas penerapan TIK agar memberikan hasil yang maksimal. Kita juga perlu membangun kemampuan untuk mengadaptasi, memelihara, melakukan penyesuaian dan mengkonfigurasi ulang solusi TIK yang ada agar menjawab kebutuhan.

Problem terbesar di negara ini adalah masalah korupsi. Praktik korupsi di Indonesia terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari urusan kecil yang menyangkut pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan, hingga rekayasa penggunaan anggaran di lembaga-lembaga pemerintah. Korupsi terjadi karena ada niat dan ada kesempatan. Governance yang lemah membuka kesempatan korupsi. Itu sebabnya penerapan Good Governance menjadi sangat penting sebagai langkah pencegahan.
Sistem Informasi dapat memainkan peranan yang besar di dalam mendukung good governance melalui transparansi dan partisipasi masyarakat.

Artikel ini terdiri 5 bagian sebagai berikut :

1. Area pemanfaatan TIK
2. Membangun Infrastruktur
3. Menjawab Isu Tata Kelola (Kebijakan)
4. Memformulasikan Strategi TIK
5. Memanfaatkan TIK untuk Pembangunan

Area pemanfaatan TIK


Secara umum pemanfaatan TIK di pemerintahan bisa di bagi dalam empat kategori, yaitu sistem informasi di dalam lembaga pemerintahan, sistem informasi antar lembaga pemerintah untuk memudahkan koordinasi, sistem informasi antara pemerintah dan kalangan bisnis, dan sistem informasi untuk warga masyarakat umum guna meningkatkan layanan masyarakat.

Pemerintah membutuhkan akses pada informasi yang lebih baik dan juga membutuhkan cara agar bisa menyampaikan informasi pada warga usaha dan warga masyarakat yang terkena dampak dari keputusan dan kebijakan yang diambilnya. TIK membuka kemungkinan-kemungkinan yang sangat luas untuk meningkatkan dialog antara pemerintah dan masyarakat yang di layaninya dan membentuk pemerintahan yang lebih transparan. TIK menawarkan potensi partisipasi masyarakat yang lebih luas.

77% kasus korupsi yang ditangani KPK menyangkut pengadaan. Penerapan e-procurement dapat membantu mencegah terjadinya korupsi karena keperluan kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi kecil, prosesnya menjadi lebih transparan dan mudah di audit. Sebuah studi yang dilakukan oleh KPK terhadap beberapa instansi yang telah menerapkan e-procurement menunjukkan bahwa penerapan e-procurement dapat menghemat anggaran rata-rata 23,5%, menurunkan Harga Penetapan Sendiri (HPS) rata-rata 20% dan menghemat waktu penyelenggaraan pembelian dari rata-rata 36 hari menjadi berkisar pada 20 hari.

TIK dapat digunakan untuk mendukung administrasi organisiasi agar lebih rapi dan hemat biaya. Fasilitas database, dukungan grafis, alat pendukung simulasi dan modeling adalah dukungan integral bagi pengambilan keputusan dalam perencanaan, manajemen dan pembangunan. Di beberapa pemerintah daerah TIK sudah digunakan untuk mendukung Pelayanan Satu Loket. Adanya Pelayanan Satu loket ini, mengurangi kontak langsung antara Masyarakat Pemohon Ijin dengan Petugas Pelayanan. Tujuan dari dilaksanakan Pelayanan Satu Loket ini adalah untuk memberikan layanan masyarakat yang lebih baik dan untuk mengurangi KKN. di Kabupaten Jembrana misalnya, layanan perijinan satu loket ini mencakup 54 jenis layanan perijinan.


Penerapan TIK dapat memperbaiki kualitas kehidupan penduduk. Di bidang kesehatan, TIK mendukung pertukaran informasi yang lebih efisien antar petugas kesehatan sehingga menghemat waktu dan uang. TIK memungkinkan transfer catatan medis pasien antar lokasi dan membantu mempercepat respon staf medis. TIK juga bisa digunakan untuk mendidik para pekerja kesehatan dan pemerintah. Bagi mereka yang bertugas di pedesaan fasilitas ini membuat mereka tidak terisolasi. TIK juga bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. TIK dapat memandirikan mereka yang berkebutuhan khusus seperti kaum tunanetra, tunarungu, dan lain-lain.

TIK juga dapat memfasilitasi akses atas berbagai informasi bagi warga masyarakat. Informasi ini mencakup informasi data-data sosial ekonomi dan berbagai statistik. Di bidang pertanian dan agribisnis data-data ini mencakup data tanah, hidrologi, curah hujan dan informasi lingkungan lainnya. Tidak kalah penting adalah informasi tentang dokumentasi, peraturan-peraturan dan hukum.

Aplikasi TIK menyediakan alat untuk memperbaiki akses pada informasi dan untuk berbagi pengetahuan. Daya saing sektor industri sangat tergantung pada kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), riset dan kemampuan organisasi mereka untuk mentransformasikan hasil risetnya menjadi produk yang bisa dijual. Para periset membutuhan cara yang lebih mudah untuk mendapatkan akses terkini tentang iptek, riset-riset yang pernah dilakukan dan abstrak hasilnya, juga kesempatan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan periset lainnya. Fasilitas jejaring seperti email, multimedia conferencing sangat dibutuhkan oleh para periset.

Di dunia industri TIK umumnya diterapkan untuk perencanaan dan kontrol, otomatisasi pabrik dan manajemen umum. TIK memungkinkan para pabrikan untuk mempercepat keseluruhan proses. Selain otomatisasi proses manufakturing, TIK dapat memfasilitasi pengambilan informasi di setiap tahapan desain dan pemasaran.

Pemilu yang baru lalu ditandai dengan kisruh DPT.Hal ini bisa dihindari apabila kita telah menerapkan identitas tunggal bagi setiap warganegara. Nomor Induk Kependudukan (NIK) bersifat unik atau khas dan tunggal serta melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berlaku seumur hidup. NIK yang tercantum di setiap KTP akan menjadi acuan kepentingan administrasi seperti pembuatan akte, pengurusan kerja dan usaha, paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen indentitas lainnya.

Masyarakat inovatif berbasis pengetahuan sangat ditentukan oleh pendidikan dan adanya basis populasi tenaga ahli Iptek. Tersedianya tenaga ahli yang mempunyai kemampuan untuk memproduksi, memelihara dan menggunakan suatu sistem TIK sangat menentukan. Untuk ini kebijakan yang tepat dibutuhkan.

TIK dapat memfasilitasi transformasi ekonomi dan sosial. Di negara-negara yang lebih maju transformasi ini dibuktikan dengan penerapan pelatihan dan pertukaran pengetahuan dengan memanfaatkan TIK. Jumlah jejaring pengetahuan, konten dan pertukaran informasi meningkat dengan sangat signifikan. Meskipun TIK memungkinkan teknik baru untuk mendapatkan informasi digital, informasi ini akan sedikit gunanya bila tidak ditransformasikan ke pengetahuan yang relevan untuk pembangunan.

Metoda baru dalam menghasilkan dan menyebarkan pengetahuan, dimana pengetahuan itu dihasilkan dalam konteks penggunaannya, akan memberikan pengaruh yang luar biasa bagi negara berkembang. Cara baru ini menciptakan potensi masalah bagi institusi pendidikan dan lembaga riset yang ada. Bila institusi-institusi ini tidak diubah, negara berkembang mempunyai risiko terkunci dalam cara menghasilkan pengetahuan yang semakin tidak relevan bagi kebutuhan spesifik mereka baik secara teknis, ilmiah dan ekonomis. Penulis melihat belum ada komunikasi dan sinergi yang baik antara kalangan akademisi dan pusat-pusat litbang iptek dengan dunia industri dan pengguna akhir. Komunikasi dan sinergi ini perlu dibangun. Demikian juga keberpihakan terhadap produk TIK dalam negeri diharapkan dapat menyertainya.

Beberapa negara di Asia telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan selama sepuluh tahun terakhir. Beberapa faktor penyebabnya adalah liberisasi pasar, orientasi ekspor dan investasi yang tinggi di pendidikan. Yang juga cukup signifikan adalah akumulasi pengetahuan sebagai akibat dari fokus dan promosi industri TIK, yang saat ini sebesar 25 % dari keseluruhan ekpor negara-negara di Asia Tenggara. Di Indonesia, kebutuhan TIK domestik sebagian besar masih dipenuhi oleh produk-produk impor. Produk-produk dalam negeri selain belum banyak, yang ada pun seringkali masih dianggap tidak sebagus produk-produk impor. Diperlukan langkah-langkah percepatan penguasaan teknologi bagi kelompok TIK yang strategis seperti :UKM, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan dan telekomunikasi. Pada saat yang sama diperlukan kebijakan yang memihak produk-produk dalam negeri, terutama untuk memenuhi kebutuhan di kalangan pemerintah.

Kapasitas untuk belajar di masyarakat dipengaruhi akses ke berbagai informasi digital. TIK bisa melengkapi dan meningkatkan kapasitas belajar. Di ekonomi berbasis pegetahuan, individu, organisasi, dan negara bisa menghasilkan kekayaan and mendapatkan akses kepada kekayaan sebanding dengan kapasitas belajarnya.

Konferensi eletronik, diskusi kelompok kecil dan berselancar di internet mempersiapkan pelajar pada masyarakat pengetahuan masa depan dimana para ilmuwan dan tim korporasi di berbagai belahan dunia akan bekerjasama menjawab berbagai permasalahan. Tantangannya adalah terbatasnya dana untuk mendukung pemanfaatan TIK dalam pendidikan massal. TIK dapat membantu banyak hal di dunia pendidikan. TIK bisa digunakan untuk mengatasi kekurangan guru, juga dapat digunakan untuk meningkatkan ketrampilan guru dalam mengajar. Komunikasi elektronik antar guru memungkinkan guru bertukar pengalaman dan materi mengajar. TIK dapat digunakan untuk membuat repositori dari materi pengajaran yang dapat diakses, diedarkan dan diproduksi dengan biaya rendah apabila fasilitasnya memadai. Ironisnya kelompok guru di Indonesia ini sebagian besar belum mempunyai akses TIK, sebuah masalah yang harus segera dicari jalan keluarnya agar kualitas guru dan materi mengajar bisa membaik.

Tantangan yang harus di atasi dalam mebuat strategi TIK adalah membuat sumber daya ini tersedia juga bagi mereka yang tidak mampu, agar merekapun mendapatkan kesempatan untuk belajar seumur hidup. Dalam kaitan dengan hal ini, penulis ingin memberikan penekanan bahwa ada banyak sekali sekolah-sekolah tertinggal yang belum mempunyai akses TIK yang perlu segera mendapat perhatian. Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI) mencoba menjawab tantangan ini dengan menjalin kerja sama dengan bank dan perusahaan minyak untuk memanfaatkan ribuan PC yang sudah tidak digunakan lagi untuk disalurkan ke sekolah-sekolah tertinggal. PC ini dilengkapi dengan perangkat lunak open source dan pelatihan. Untuk melaksanakan program ini AOSI mendapatkan dukungan dari Kementrian Negara Riset dan Teknologi. Program seperti ini harus ditingkatkan kapasitasnya untuk dapat memberikan arti yang signifikan.

Membangun Infrastruktur

Kemampuan kita untuk memanfaatkan TIK, berbagai aplikasi seperti e-government, e-learning, e-commerce dan konten sangat bergantung pada penetrasi akses ke internet di masyarakat. Akses ke internet mencerminkan infrastruktur telekomunikasi dunia yang tidak merata dan sangat berkaitan dengan tingkat pendapatan perkapita nasional. Akan tetapi, beberapa negara melakukan investasi besar-besaran dalam membangun infrastruktur telekomunikasi. Negara-negara di Asia mengalami pertumbuhan pengguna internet yang tertinggi di dunia. Di Indonesia pengguna internet telah mencapai 30 juta orang dengan laju pertumbuhan pelanggan pertahun mencapai 26 % dan pertumbuhan pengguna mencapai 40 %.

Peningkatan jumlah pengguna di Indonesia memang luar biasa, namun demikan peningkatan akses ini belum secara merata menjangkau daerah-daerah di Indonesia. Untuk memperkuat akses, terutama di Indonesia bagian timur, pemerintah telah menggagas pembangunan Palapa Ring. Palapa Ring adalah suatu proyek pembangunan jaringan serat optik nasional yang akan menjangkau sebanyak 33 provinsi, 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia dengan total panjang kabel laut mencapai 35.280 kilometer, dan kabel di daratan adalah sejauh 21.807 kilometer. Palapa ring merupakan jaringan serat optik pita lebar yang berbentuk cincin yang mengitari tujuh pulau, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta delapan jaringan penghubung dan satu cincin besar yang mengelilingi Indonesia baik lewat dasar laut atau pun lewat daratan. Investasi pembangunan Palapa Ring sepenuhnya berasal dari operator telekomunikasi anggota konsorsium. Namun demikian proyek ini tidak berjalan mulus, selain pembangunannya akan mundur dari jadwal, juga anggota konsorsium yang semula tujuh tinggal tiga yaitu Telkom, Indosat dan Bakrie Telecom. Jumlah investasi pun menyusut, sehingga target jumlah propinsi/kota yang akan tersambung harus dikurangi. Semoga pemerintah melalui depkominfo bekerjasama dengan konsorsium akan berhasil merealisasikan pembangunan palapa ring ini.

Beberapa negara di Asia telah berhasil membangun produk TIK lokal. Korea selatan memproduksi memory chips. Malaysia, Singapura, Taiwan dan Thailand telah menjadi pemasok berbagai produk elektronik, seperti telepon genggam, komputer pribadi, disk drive, dan monitor komputer. Indonesia perlu membangun kapasitas untuk memproduksi TIK. Kapasitas riset yang ada di berbagai lembaga riset pemerintah perlu disinergikan dengan pihak swasta agar bisa membangun industri TIK nasional.

Salah satu proyek mercu suar yang bisa digunakan untuk membangun kemampuan produksi dalam negeri adalah proyek penerapan NIK (Nomor Identitas Tunggal). NIK bersifat unik atau khas dan tunggal serta melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berlaku seumur hidup. NIK yang tercantum di setiap KTP akan menjadi acuan kepentingan administrasi seperti pembuatan akte, pengurusan kerja dan usaha, paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen indentitas lainnya. KTP berbasis NIK yang disebut dengan KTP elektronik akan memuat kode keamanan dan rekaman elektronik ( biodata, pasfoto, sidik jari) sebagai alat verifikasi jati diri dalam pelayanan publik.

Proyek seperti ini diperkirakan akan menelan ratusan milyar rupiah, penulis berharap industri dalam negeri, terutama industri manufaktur elektronika akan dilibatkan dalam sebagian besar pengerjaannya, misalnya dalam desain chip, perancangan sistem operasi, pembuatan kartu, pembuatan mesin pembaca dll. Resiko bisa dikurangi dengan penerapan pilot project untuk membuktikan bahwa produk lokal tersebut memang layak pakai.

Akan kah kita mengambil langkah yang diperlukan di dalam membangun kemampuan industri TIK nasional ?

Menjawab Isu Tata Kelola (Kebijakan)

Kebijakan di bidang TIK sangat berpengaruh pada peluang untuk membangun kemampuan teknologi dan sosial. Masalah kebijakan ini perlu di tangani dengan efektif bila kita ingin mendapatkan manfaat TIK yang maksimal.

Jejaring internet telah memungkinkan kita untuk memasarkan informasi dan perangkat lunak ke seluruh dunia. Pembuat produk informasi sangat aktif untuk memperjuangkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang sangat kuat. Mereka melobi pemerintah di berbagai negara untuk menerapkan konvensi internasional dalam undang-undang nasionalnya. Kebanyakan produk ini diproduksi di negara maju, meskipun beberapa negara berkembang tertarik untuk meningkatkan perlindungan atas HaKI bagi perusahaan lokalnya, mayoritas produk-produk ini diproduksi oleh negara maju. Pemerintah perlu membangun kerangka kebijakan yang merangsang, mendukung dan memunculkan kapasitas untuk bisa memproduksi teknologi baru dan konten informasi digital agar dapat menumbuhkan TIK sebagai suatu industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Negosiasi dalam berbagai forum internasional dan konsorsium swasta telah menghasilkan tekanan baru agar pasar di buka untuk persaingan global dan adanya perlindungan terhadap HaKI bagi penghasil perangkat dan informasi. Risiko yang harus ditanggung oleh negara berkembang seperti Indonesia adalah inisiatif lokal untuk membangun pondasi bagi masyarakat pengetahuan yang inovatif menjadi lebih sulit.

Keseimbangan yang tepat antara membangun lingkungan yang kondusif bagi investasi asing dan meyakinkan bahwa industri TIK lokal bisa berkembang dan manfaat TIK bisa dinikmati oleh semua perlu dicapai. Investasi baru harus menjangkau daerah remote dan yang membutuhkan biaya tinggi, sehingga tanpa bantuan menjadi tidak terjangkau bagi komunitas bisnis lokal untuk membangunnya. Dalam hal ini pelaksanaan pembangunan Palapa Ring dan implementasi USO (Universal Service Obligation) yang akan menyediakan akses telekomunikasi ke desa-desa harus segera dilaksanakan.

Pertimbangan sosial dan budaya sangat penting dalam membahas tantangan dan implikasi akses masyarakat pada internet , penggunaan bisnis e-commerce dan jumlah informasi elektronik yang semakin banyak. Kebijakan penting yang harus ada mencakup perlindungan privasi individu dan keamanan informasi komersial. Undang-undang ITE yang telah sekian lama ditunggu akhirnya selesai sambil menyisakan beberapa pasal karet yang harus disempurnakan, misalnya pasal pencemaran nama baik.


Memformulasikan Strategi TIK

Strategi dan kebijakan TIK akan sangat menentukan apakah peningkatan ketersediaan TIK dan aplikasinya akan membawa perbaikan ekonomi dan sosial atau malah membawa kita pada bentuk lain dari eksklusivitas. Prioritas harus diberikan pada kebijakan, peraturan, pendidikan, pelatihan dan program yang akan meningkatkan kapasitas untuk secara kreatif memproduksi atau menggunakan TIK. Sinergi sumber daya dan kemintraan antar para pemangku kepentingan, termasuk komunitas bisnis perlu didorong. Strategi TIK untuk membangun infrastruktur informasi nasional, termasuk komponen teknologi dan sosialnya tidak bisa sebatas pernyataan tetang tujuan saja, melainkan harus dilengkapi dengan langkah-langkah nyata dan pendanaan yang sesuai.

Mengingat besarnya potensi TIK, pemerintah dan para pemangku kepentingan harus membangun kemampuan untuk memproduksi, mengakses dan menggunakan teknologi. Untuk membangun kemampuan ini, strategi TIK harus cepat tanggap pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting, mendukung bentuk baru fasilitasi pasar, memperkenalkan peraturan yang efektif, mendorong dialog antara para pemangku kepentingan dan memberikan layanan publik yang sesuai dengan kondisi lokal.

Infrastruktur informasi nasional akan sangat tergantung pada kekuatan kemampuan R&D perusahaan dan kecenderungan untuk melakukan investasi R&D. Elemen lain yang sama pentingnya adalah kemampuan R&D lembaga pemerintah dan hubungan institusi ini dengan sektor swasta, dan hubungan antara organisasi domestik dengan berbagai organisasi di seluruh dunia. Kegagalan untuk mendefinisikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan lalu menentukan langkah yang akan dipilih agar bisa menumbuhkan industri TIK nasional dapat membuat kita menjadi sangat tergantung pada impor sehingga kehilangan kesempatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan dari ekspor dan pekerjaan.

Mengambil Manfaat TIK untuk Pembangunan

Dua kondisi akan membantu negara berkembang mengeksploitasi potensi TIK untuk pertumbuhan sosial dan ekonomi. Yang pertama adalah ketersediaan infrastruktur informasi nasional. Yang kedua adalah kemampuan untuk menciptakan dan mendorong lingkungan yang mendukung. Ini artinya membangun aplikasi dan konten untuk memanfaatkan inftrastruktur sesuai dengan kebutuhan lokal. Aplikasi ini misalnya adalah aplikasi kebutuhan harian, aplikasi komunitas, aplikasi pendidikan dan aplikasi produktif.

Untuk membangun kemampuan TIK dan membangun infrastruktur informasi nasional, Indonesia harus memobilisasi dan mengumpulkan ahli-ahli serta lebih cerdik di dalam melakukan investasi. Misalnya saja Free/Open Source Software perlu digalakkan penggunaannya di kalangan pemerintah agar menghemat biaya dan memungkinkan aplikasi yang telah dibuat di salah satu institusi pemerintah dapat digunakan di tempat lain tanpa perlu membangun ulang dan tanpa perlu membayar lisensi, sehingga menghemat biaya dan waktu. Demikian pula suatu framework pengembangan Sistem Informasi perlu dibangun bagi masing-masing institusi pemerintah agar pembangunan aplikasi lebih terencana, tidak tumpang tindih dan interoperability antar berbagai aplikasi dapat terjadi.

TIK dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang sangat besar kepada banyak pihak bila strategi TIK yang tepat diimplementasikan. Pertimbangan utama dalam desain dan implementasi strategi TIK mencakup memproduksi dan memanfaatkan TIK untuk kepentingan sosial dan ekonomi, mengembangkan sumber daya manusia untuk dapat mengimplementasikan strategi secara efektif, mengelola inovasi iptek di bidang TIK demi pengembangan yang berkelanjutan, memperbaiki akses ke jaringan TIK, mempromosikan dan mendanai investasi TIK, menciptakan dan mengakses pengetahuan iptek, dan memonitor dan mempengaruhi aturan internasional.

Catatan :
Dua gambar di artikel ini diambil dari presentasi berjudul " Government Policy on Mobile Content" oleh Cahyana Ahmadjayadi, Direktur Jendral Aplikasi Telematika, Depkominfo.